20 Bocoran Kunci Jawaban Soal PAS PKn atau PPKN Kelas 11 SMA Semester 1 atau Ganjil Kurikulum Merdeka

INDOTRENDS.ID - Pelajari 20 bocoran kunci jawaban soal PAS atau Penilaian Akhir Semester PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan 2022 2023 Kelas 11 SMA.

kunci jawaban yang benar untuk tiap soal PKn atau PPKN alias Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disajikan dalam tulisan cetak tebal pada tiap soal:

1. Bagi bangsa Indonesia, penerapan demokrasi Pancasila bertujuan untuk....
A. Menetapkan cara bangsa Indonesia dalam mengatur dan sikap berdemokrasi yang seharusnya
B. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
C. Menjamin tetap tegaknya NKRI yang menggunakan sistem konstitusional
D. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
E. Mengakui adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga-lembaga negara

2. Prinsip utama dalam demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah....
A. Beriman dan bertaqwa sesuai dengan keadaan
B. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
C. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
D. Berkedaulatan serta kesinambungan rakyat
E. Demokratis dan menerapkan rule of law

3. Penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama (5 Juli 1950 – 11 Maret 1966) sebagai berikut, kecuali....
A. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
B. Pembentukan lembaga negara yang tidak sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945
C. Dibubarkannya DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno
D. Penyimpangan politik luar negeri bebas dan aktif yakni terbentuknya poros Jakarta-Beijing-Pyongyang
E. Terjadinya pergantian kabinet sebanyak 7 (tujuh) kali, akibat mosi tidak percaya dari parlemen

4. Demokrasi pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat memperjuangkan kepentingan....
A. Golongan minoritas
B. Partai pemenang pemilu
C. Aparat penegak hukum
D. Seluruh rakyat indonesia
E. Para wakil rakyat seluruhnya

5. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 jo UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu, ditegaskan bahwa pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya tanpa perantara sesuai kehendak hati nuraninya. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas....
A. Langsung
B. Umum
C. Bebas
D. Rahasia
E. Jujur dan bermartabat

6. Sebagai penyelenggara pemilihan umum, keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 terdiri atas....
A. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang
B. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
C. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
D. Jumlah anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang
E. Jumlah anggota KPU sebanyak 5 (lima) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang

7. Kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan kepada....
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
D. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan
E. Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

8. Istilah gotong royong bagi masyarakat lampung adalah....
A. Hoyak tabuik
B. Muli meghanai
C. Batabo
D. Sakai sambaian
E. Begawi

9. Ciri khas demokrasi pancasila adalah....
A. Transparansi
B. Kreativitas
C. Kesenjangan sosial
D. Kebebasan individu
E. Kegotongroyongan

10. Perhatikan uraian berikut !
1. Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diciptakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan bersifat tegas

Fokus perhatian uraian tentang hukum tersebut mengenai....
A. Tujuan hukum
B. Ciri-ciri hukum
C. Unsur-unsur hukum
D. Fungsi hukum
E. Hakikat hukum

11. Prinsip Negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah....
A. Setiap manusia mempunyai hak yang bebas
B. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas
C. Para menteri bertanggung jawab kepada pereiden
D. Adanya lembaga peradilan yang bebas tidak memihak
E. Para hakim dan jaksa bebas berpendapat

12. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal....
A. Pasal 24 ayat 1
B. Pasal 24 ayat 2
C. Pasal 1 ayat 1
D. Pasal 1 ayat 2
E. Pasal 1 ayat 3

13. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum adalah hukum....
A. Pidana
B. Perdata
C. Tata Negara
D. Administrasi Negara
E. Acara Pidana

14. Hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris merupakan bagian dari hukum....
A. Acara Perdata
B. Perdata
C. Subjektif
D. Formal
E. Material

15. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa disebut sumber hukum....
A. Undang-Undang
B. Custom (kebaisaan)
C. Traktat
D. Doktrin
E. Yurisprudensi

16. Berikut ini yang bukan bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah....
A. Peradilan Agama
B. Peradilan Militer
C. Peradilan Tata Usaha Negara
D. Mahkamah konstitusi
E. Peradilan Umum

17. Pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada dikotamadya atau kabupaten seluruh Indonesia adalah....
A. Peradilan Negeri
B. Peradilan Militer
C. Peradilan Agama
D. Peradilan Militer
E. Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara

18. Pengadilan militer yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding adalah pengadilan....
A. Militer
B. Militer Tinggi
C. Militer Utama
D. Militer Pertempuran
E. Militer Pertahanan

19. Negara hukum sering disebut juga dengan istilah....
A. Machstaat
B. Doktrin
C. Statue
D. Rechtaats
E. Monarkhi

20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dan sekaligus lembaga peradilan yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Keberadaan MK diatur dalam....
A. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 dan UU No. 24 Tahun 2004
B. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 A dan UU No. 24 Tahun 2004
C. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 B dan UU No. 24 Tahun 2004
D. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C dan UU No. 24 Tahun 2004
E. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2004

***