INDOTRENDS.ID - Rasa dongkol Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet pada Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga tuntutan agar Presiden Jokowi memecatnya, akhirnya berakhir indah.
Menkeu Sri Mulyani foto bareng Bamsoet bersama sejumlah menteri lain yakni Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebelum foto bareng, Bamsoet ketemu Sri Mulyani Indrawati untuk menjelaskan duduk permasalahan.
Begitulah. Polemik antara pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berakhir damai. Keduanya sepakat untuk meningkatkan sinergi antara kedua lembaga melalui forum pertemuan resmi.
Hal itu disampaikan di sela pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat, 3 Desember 2021.
"Kita hargai kesediaan menteri keuangan hadir ke MPR RI untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI," kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Jumat, 3 Desember 2021.
Bamsoet mengatakan polemik yang terjadi baru-baru ini bukan masalah keuangan, tapi karena masalah komunikasi dan koordinasi tugas-tugas kelembagaan.
"Bukanlah terkait masalah anggaran, melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan. Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," kata Bamsoet.
Beberapa waktu lalu, Bambang Soesatyo marah kepada Sri Mulyani dan menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak menghargai MPR.
Baca Juga: Munarman Beberkan Bukti Kalau Rizieq Shihab Itu Bukan Ekstrim Kanan: Beliau Itu Golongan Tengah
Selain menganggap tidak menghargai MPR, Bambang Soesatyo juga tidak terima dengan pemotongan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani.
Setelah damainya polemik itu, Sri Mulyani mengunggah foto bareng alias selfie dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Airlangga Hartarto dan juga Bamsoet.
"Selfie ini beribu makna," kata Sri Mulyani dalam unggahannya.
Bamsoet berharap agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati.
MPR RI senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara, khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.
"Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," tutur Bamsoet.
Menurutnya, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakan dari terpinggirkannya nilai-nilai moral bisa jauh lebih dahsyat.
Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.
"Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian, khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting.
Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," tutur Bamsoet menambahkan.
Dia juga menilai, maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran, sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.
Sehingga MPR, kata Bamsoet, memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasikan empat pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan.
"MPR juga mendorong agar tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia, dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut," ujar Bamsoet.
Ia juga menegaskan bahwa MPR RI mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, dan debirokratisasi.
"Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen, sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20," kata Bamsoet.
Turut hadir dalam Rapimnas KADIN selain, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.*** (Julkifli Sinuhaji/ Pikiran Rakyat)
Diolah dari artikel: Foto Selfie Beribu Makna, Bamsoet-Sri Mulyani Akhirnya Berdamai Usai Heboh Polemik Anggaran MPR