Oleh sebab itu, Menteri PANRB mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap kemungkinan adanya praktik penipuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berjanji dapat meloloskan peserta saat penerimaan sekolah kedinasan.
Berikut adalah 8 instansi yang membuka pendaftaran pada tahun ini:
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) : Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim)
- Kementerian Perhubungan: Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Poltek Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang, Poltek Transportasi Darat (Poltrada) Bali, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Pelayaran Sumatra Barat, Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Politeknik Pelayaran Barombong, Politeknik Pelayaran Sorong, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Politeknik Penerbangan Makassar, Politeknik Penerbangan Medan, Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Penerbangan Jayapura, dan Politeknik Penerbangan Palembang
- Badan Pusat Statistik (BPS): Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
- Badan Intelijen Negara (BIN): Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) : Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Sekolah Tinggi Sandi Negara (Politeknik Siber dan Sandi Negara)
Itulah delapan sekolah kedinasan yang buka pendaftaran tahun ini mulai 9 April.
Kabar baik untuk keluarga, saudara atau kerabat yang baru atau akan lulus sekolah menengah keatas tahun ini untuk bisa melanjutkan pendidikan dan langsung bekerja di lembaga pemerintahan. *** (Ardi Frist/Media Blitar)