Network
"Film ini adalah monumen, tagihan. Monumen yang akan kita ingat, bahwa kita punya peranan besar dalam melahirkan orang bernama Jokowi,” ujar Zainal Arifin Mochtar.
Nah, untuk menghindari kesalahan pikir Argumentum ad Verecundiam, maka alangkah baiknya untuk membahas mengenai profil ketiga pakar hukum tata negara tersebut.
Bivitri Susanti
Bivitri Susanti merupakan salah satu pakar hukum yang menjadi pelopor sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Dia juga sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi memenuhi unsur dimakzulkan akibat cawe-cawe atau memihak dalam Pemilu 2024.
"Menurut saya, ini adalah alasan yang sahih untuk sebuah proses pemakzulan, karena ini merupakan perbuatan tercela," kata Bivitri Susanti pada Rabu, 24 Januari 2024.
Melansir jentera.ac.id, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 itu mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1999. Bivitri Susanti juga mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan rekan-rekannya. PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998.
Dia, kemudian, melanjutkan pendidikan di Universitas Warwick, Inggris pada 2002 dan meraih gelar Master of Laws. Setelah itu, dia langsung melanjutkan pendidikan hukum di University of Washington School of Law Amerika Serikat dan meraih gelar doktor bidang hukum.
