INDOTRENDS.ID - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dari dua menjadi tiga periode semakin kencang saja.
Yang terbaru, terbetik kabar kalau Kepala daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) siap mendeklarasikan usulan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.
Usulan ini diklaim sudah disepakati oleh mayoritas anggota asosiasi dan bakal dideklarasikan setelah Lebaran 2022 atau setelah Idul Fitri 1443 H.
Jokowi sendiri pernah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dia juga tidak tertarik untuk berkuasa hingga 3 periode.
Apakah dengan makin santernya usulan, Presiden Jokowi berubah sikap?
Yang pasti, Presiden Jokowi menangkap isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.
Jokowi tidak menampik bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode suaranya sampai ke Istana.
"Yang namanya keinginan masyarakat teriakan seperti itu (perpanjangan masa jabatan), sudah sering saya dengar," ujarnya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 30 Maret 2022.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa periode kepemimpinan Presiden sudah diatur konstitusi. Dia pun menyebut akan taat dan patuh kepada konstitusi.
"Kita harus taat, kita harus patuh kepada konstitusi," ucapnya.
Sebelumnya, sejumlah elite partai politik sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan pemerintah tetap fokus siapkan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silakan, lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," ujarnya.
Mahfud MD menambahkan, terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, LSM dan Ormas, adalah hal lumrah untuk dilakukan.
"Bahwa partai politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan," tuturnya seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com di artikel Jokowi Akui Sering Dengar Keinginan Masyarakat Soal Isu 3 Periode
Lebih jauh, Mahfud MD menjelaskan di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat dulu era Orde Baru di mana partai politik, LSM, tidak boleh bicara.
"Ini negara demokrasi, dulu zaman Orde Baru, kan, partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," tuturnya.
Namun, kata Mahfud MD, pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden, Wapres, legislatif dan Pilkada serentak.
*** (Pikiran-Rakyat.com/ Amir Faisol )