INDOTRENDS.ID - Inilah jawaban lugas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas tudingan sejumlah pihak yang menyebut Presiden Jokowi makin agresif gelontorkan Bansos atau Bantuan Sosial jelang Pemilu 2024.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan, Bansos diputuskan tidak sepihak oleh pemerintah melainkan bersama DPR yang merupakan perwakilan partai-partai politik .
Artinya partai politik pun sudah menyetujui penyaluran Bansos yang dimaksudkan untuk membantu dan mendongkrak daya beli masyarakat . "Masyarakat juga akan ikut mengawasi," tegas Menkeu Sri Mulyani.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat yang menuding bansos digunakan untuk kepentingan elektabilitas.
Sri Mulyani, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, menyatakan bahwa pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui oleh semua partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," ujar Sri Mulyani, menegaskan kelegalan program bansos yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Menteri Keuangan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan keuangan negara sangat penting.
"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani seperti dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan pada Sabtu, 3 Februari 2024.
"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata dia lagi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa bansos adalah instrumen keuangan negara yang membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.
Dia mencontohkan pada tahun 2023, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 476 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan BLT El Nino sebagai respons terhadap dampak musim kering berkepanjangan.
Sri Mulyani juga merincikan bahwa pada tahun 2024, anggaran bansos telah dianggarkan dalam APBN dengan nilai Rp 496 triliun, yang berarti ada peningkatan sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menegaskan program ini juga telah disetujui oleh DPR.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan program bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan, yang akan diberikan menjelang Pemilihan Presiden 2024. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,2 triliun, dengan 18,8 juta penerima yang akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu pada bulan Februari, bersamaan dengan pencoblosan Pemilu. *** (Asahat Edi Rediko PS/Pikiran Rakyat)
Berita diolah dari sumber artikel di pikiran-rakyat.com