INDOTRENDS.ID - Benarkah Bansos Disalahgunakan Untuk Memenangkan Pilpres 2024? Ini Penjelasan 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat 5 April 2024.
Meski penjelasan tiap menteri berbeda-beda sesuai bidang dan tugasnya, namun ada satu kesamaan dari penjelasan mereka. Yakni: Bansos atau Bantuan Sosial tidak terkait dengan Pemilu tapi terkait kemiskinan dan mendongkrak daya beli.
Seperti diketahui, empat menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 5 April 2024 untuk memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa dalam Pilpres 2024.
Fokus utama dari kesaksian mereka adalah terkait dengan masalah bantuan sosial (bansos) pemerintah yang dikucurkan menjelang kontestasi yang digelar pada 14 Februari 2024.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Berikut adalah keterangan lengkap dari keempat menteri terkait dengan kucuran bansos menjelang Pilpres 2024:
- Muhadjir Effendy (Menko PMK):
Muhadjir Effendy menegaskan bahwa tidak semua bantuan sosial atau bansos dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), mengingat penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan merupakan tugas pokok Kementerian PMK.
Dia juga menegaskan bahwa penyaluran bansos tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024, melainkan sudah direncanakan sejak awal untuk mengurangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
- Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian):
Airlangga Hartarto menjelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebagai respons terhadap fenomena cuaca yang dapat mengganggu produksi beras dan daya beli masyarakat.
Dia menguraikan dampak El Nino terhadap penurunan produksi beras serta kenaikan harga beras internasional dan inflasi. Pemerintah menyadari perlunya bantuan dalam situasi ini untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat.
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan):
Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.
Pola pembayaran perlinsos dan bansos pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi anggaran bansos pada Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun, yang digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Total anggaran bansos pada 2024 naik sekitar 6,08 persen dari tahun sebelumnya.
- Tri Rismaharini (Menteri Sosial):
Tri Rismaharini menjelaskan alokasi anggaran Kementerian Sosial untuk bansos dan perlindungan sosial. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2023, total anggaran mencapai Rp 87,275 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk belanja bansos. Untuk TA 2024, total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.