Network
INDOTRENDS.ID - Kapan Gaji KPPS Pemilu 2024 Cair? Cek Jadwal Lengkap, Bayaran yang Diterima Sangat Lumayan, Cek Rinciannya!
Yang terendah dapat gaji Rp 900 ribu, tertinggi bisa mencapai Rp 6,5 juta! Wah, lumayan juga kan?
Seperti diketahui, Kamis 25 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik sebanyak 5,7 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024.
Selepas dilantik, anggota KPPS langsung memulai tugasnya yang berlangsung selama satu bulan, mulai dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024.
Tidak hanya itu, untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara, bimbingan teknis (bimtek) KPPS Pemilu 2024 juga diselenggarakan pada tanggal 25-27 Januari 2024.
Meskipun baru saja memulai tugasnya, banyak yang penasaran tentang kapan gaji anggota KPPS Pemilu 2024 akan cair.
Pencairan gaji KPPS Pemilu 2024 sendiri telah diatur dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2002 tertanggal 5 Agustus 2022.
Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa gaji KPPS Pemilu 2024 baru akan cair setelah masa kerja selesai, yakni setelah satu bulan penuh.
Artinya, gaji KPPS Pemilu 2024 diharapkan akan cair pada tanggal 25 Februari 2024 atau setelahnya.
Selain itu, besaran gaji KPPS Pemilu 2024 juga menarik perhatian karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2019.
Berikut adalah rincian honor gaji KPPS Pemilu 2024:
- Ketua KPPS: Rp1,2 juta (Pemilu 2024); Rp900.000 (Pilkada 2024)
- Anggota KPPS: Rp1,1 juta (Pemilu 2024); Rp850.000 (Pilkada 2024)
- Satlinmas TPS: Rp700.000 (Pemilu 2024); Rp650.000 (Pilkada 2024)
Sementara itu, bagi KPPS yang bertugas di luar negeri, besaran gajinya adalah sebagai berikut:
- Ketua KPPS Luar Negeri: Rp6,5 juta
- Sekretaris KPPS Luar Negeri: Rp6 juta
- Satlinmas TPS Luar Negeri: Rp4,5 juta
Dengan kenaikan signifikan ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi anggota KPPS Pemilu 2024 dalam menjalankan tugasnya demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum.
Peran mereka yang sangat penting dalam demokrasi harus diapresiasi dengan sebaik-baiknya untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum.
*** (Ade Parhan/PR Garut)
Berita diolah dari sumber artikel di PR Garut.com
