Network
Bivitri Susanti
Bivitri Susanti merupakan salah satu pakar hukum yang menjadi pelopor sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Dia juga sempat menyebut bahwa Presiden Jokowi memenuhi unsur dimakzulkan akibat cawe-cawe atau memihak dalam Pemilu 2024.
"Menurut saya, ini adalah alasan yang sahih untuk sebuah proses pemakzulan, karena ini merupakan perbuatan tercela," kata Bivitri Susanti pada Rabu, 24 Januari 2024.
Melansir jentera.ac.id, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 itu mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1999. Bivitri Susanti juga mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan rekan-rekannya. PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi reformasi hukum yang dipicu oleh peristiwa Mei 1998.
Dia, kemudian, melanjutkan pendidikan di Universitas Warwick, Inggris pada 2002 dan meraih gelar Master of Laws. Setelah itu, dia langsung melanjutkan pendidikan hukum di University of Washington School of Law Amerika Serikat dan meraih gelar doktor bidang hukum.
Zainal Arifin Mochtar
Zainal Arifin Mochtar adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sempat menjadi Direktur Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) FH Gadjah Mada. Zainal Arifin Mochtar mendorong agar DPR membatasi kekuasaan Jokowi di akhir masa kepemimpinannya.
"Sebetulnya, jumlah kursi partai-partai koalisi 01 dan 03 sudah memadai untuk melakukan 'pemincangan', tapi langkah ini tergantung niat partai-partai itu," kata Zainal Arifin Mochtar pada Selasa, 6 Februari 2024.
Zainal Arifin Mochtar juga sempat menjadi pemandu debat Capres dan Cawapres pada 2014 yang lalu. Ia mendapatkan gelar sarjana hukum dari UGM. Kemudian dia melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Law dari Northwestern University pada 2006. Zainal Arifin kemudian meraih gelar doktor ilmu hukum dari UGM pada 2012.
