Benarkah Bansos Disalahgunakan Untuk Memenangkan Pilpres 2024? Ini Penjelasan 4 Menteri di Sidang MK

Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada automatic adjustment untuk membiayai bansos, menanggapi klaim dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.

• Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian):

Airlangga Hartarto menjelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebagai respons terhadap fenomena cuaca yang dapat mengganggu produksi beras dan daya beli masyarakat.

Dia menguraikan dampak El Nino terhadap penurunan produksi beras serta kenaikan harga beras internasional dan inflasi. Pemerintah menyadari perlunya bantuan dalam situasi ini untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

• Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan):

Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bansos dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.

Pola pembayaran perlinsos dan bansos pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya. Realisasi anggaran bansos pada Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun, yang digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako. Total anggaran bansos pada 2024 naik sekitar 6,08 persen dari tahun sebelumnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan soal penyaluran bansos di sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024). Mahkamah Konstitusi

• Tri Rismaharini (Menteri Sosial):

Tri Rismaharini menjelaskan alokasi anggaran Kementerian Sosial untuk bansos dan perlindungan sosial. Untuk Tahun Anggaran (TA) 2023, total anggaran mencapai Rp 87,275 triliun, dengan sebagian besar dialokasikan untuk belanja bansos. Untuk TA 2024, total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.

*** (Mitha Paradilla Rayadi/Pikiran Rakyat)