BERAKHIR INDAH! Konflik Pimpinan MPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Berkat 'Selfie Beribu Makna' di Bali

- 5 Desember 2021, 05:40 WIB
Rasa dongkol Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet pada Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga tuntutan agar Presiden Jokowi memecatnya, akhirnya berakhir indah.
Rasa dongkol Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet pada Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga tuntutan agar Presiden Jokowi memecatnya, akhirnya berakhir indah. /dok. MPR/

Baca Juga: Fadel Muhammad Desak Jokowi Copot Sri Mulyani, Ferdinand Hutahaean Bongkar Utang BLBI Fadel: Bayar Dululah!

Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 huruf c, menegaskan bahwa MPR mendapat tugas menyosialisasikan Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Bamsoet, dalam perkembangannya, implementasi 4 pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

"Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian, khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting.

Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," tutur Bamsoet menambahkan.

Dia juga menilai, maraknya praktik neoliberalisme dalam perekonomian cenderung akan memancing reaksi perlawanan kalangan masyarakat dengan menggunakan pelbagai paham pemikiran, sehingga memunculkan pengerasan sosial yang bisa menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.

Sehingga MPR, kata Bamsoet, memandang perlu untuk terus memasyarakatkan dan menyosialisasikan empat pilar untuk menjaga keutuhan NKRI, menjalankan konstitusi sehari-hari terutama di bidang ekonomi, dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen di bumi Pertiwi yang penuh dengan kebhinekaan.

"MPR juga mendorong agar tahun 2022 mendatang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkenalkan Pancasila ke level dunia, dan ajang G-20, seiring dengan era presidensi Indonesia, Indonesia bisa menegaskan sebuah gagasan kenegaraan yang lebih baik kepada dunia, berupa Pancasila dan nilai-nilai 4 pilar lainnya. MPR akan terus mengupayakan sosialisasi ke level global tersebut," ujar Bamsoet.

Ia juga menegaskan bahwa MPR RI mendukung sepenuhnya komitmen pemerintah dalam memaksimalkan APBN tahun 2022 untuk melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan pondasi ekonomi Indonesia baik itu melalui reformasi penguatan kelembagaan, deregulasi, dan debirokratisasi.

"Penting untuk diingat, tahun 2022 adalah periode terakhir defisit APBN dapat di atas 3 persen, sekaligus menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang Presidensi G20," kata Bamsoet.

Halaman:

Editor: Dian Toro

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah