Network
INDOTRENDS.ID - Perundang-undangan Tertinggi di Indonesia Itu Apa? Kunci Jawaban Tes Wawasan Kebangsaan Seleksi PPPK TWK P3K
Kini Pelajari Contoh-Contoh Latihan Soal TWK di ujian Seleksi PPPK atau tes P3K, kunci jawaban yang benar ditandai cetak tebal hitam :
1. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, kecuali .....
A. hukum tata usaha negara
B. hukum pidana
C. hukum Undang-undang
D. hukum dagang
E. hukum perdata
2. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah .....
A. Perpres
B. Undang-undang
C. Keputusan presiden
D. Ketetapan MPR
E. UUD 1945
3. Landasan yuridis bangsa Indonesia untuk melakukan kerja sama antar negara adalah .....
A. Pasal 16 UUD 1945
B. Pasal 15 UUD 1945
C. Pasal 14 UUD 1945
D. Pasal 11 UUD 1945
E. Pasal 10 UUD 1945
4. Dalam negara hukum terdapat asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tersebut adalah .....
A. asas tertib penyelenggaraan negara
B. asas akuntabilitas
C. asas kepastian hukum
D. asas profesionalitas
E. asas proporsionalitas
5. Jika legislatif memutuskan untuk mendanai program subsidi pertanian, radio nasional, dan program pinjaman usaha kecil, manakah dua program lain yang bisa diberikan dana adalah .....
A. perbaikan pelabuhan dan program musik sekolah
B. persiapan badai dan bandara internasional
C. perbaikan pelabuhan dan bandara internasional
D. perbaikan pelabuhan dan persiapan badai
E. persiapan badai dan program musik sekolah
6. Pernyataan di bawah ini mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah, kecuali .....
A. Negara berdasarkan ketuhanan
B. Negara berdasarkan kekuasaan
C. Negara berdasarkan sistem konstitusi
D. Negara berdasarkan kekuatan rakyat
E. Negara berdasarkan sistem absolutisme
7. Berdasarkan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa pengawasan dalam lembaga peradilan dilakukan oleh dua lembaga, pengawasan secara internal dilakukan oleh .....
A. Presiden
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Komisi Yudisial
D. Makamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
