Network
Komisi bidang pemerintahan yang di dalamnya termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang menjadi organisasi perangkat daerah untuk pembinaan partai politik ini memastikan dana hibah itu berasal dari uang rakyat.
"Penggunaan dana hibah ini harus dilakukan secara baik sesuai dengan Undang-Undang. Karena ini menyangkut uang rakyat, hibah melalui APBD," ujarnya, dalam keterangannya, Kamis, 23 Desember 2021.
Mujiyono menegaskan, bantuan dana hibah yang diberikan Pemprov Jakarta melalui APBD ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya.
Baca Juga: KISAH VIRAL Abdul Rahim Jadi Joki Vaksin, Rela Disuntik Belasan Kali dengan Bayaran Rp100 - 800 Ribu
Biasanya, kata dia, dana hibah untuk Parpol ini sebesar Rp2.400 per suara, tapi saat ini dinaikkan menjadi Rp5.000 per suara sejak tahun 2020.
"Laporan penggunaan dana hibah ini juga harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, dan dipublikasikan di tempat umum. Misalnya, di kantor partai, supaya masyarakat tahu, jangan sampai ada laporan fiktif," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dana hibah untuk Parpol ini berasal dari warga Jakarta yang diamanatkan untuk partai politik di DKI Jakarta.
