Network
"Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," kata dia lagi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa bansos adalah instrumen keuangan negara yang membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
"Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.
Dia mencontohkan pada tahun 2023, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 476 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan BLT El Nino sebagai respons terhadap dampak musim kering berkepanjangan.
Sri Mulyani juga merincikan bahwa pada tahun 2024, anggaran bansos telah dianggarkan dalam APBN dengan nilai Rp 496 triliun, yang berarti ada peningkatan sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menegaskan program ini juga telah disetujui oleh DPR.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan program bansos baru, BLT Mitigasi Risiko Pangan, yang akan diberikan menjelang Pemilihan Presiden 2024. Anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,2 triliun, dengan 18,8 juta penerima yang akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu pada bulan Februari, bersamaan dengan pencoblosan Pemilu. *** (Asahat Edi Rediko PS/Pikiran Rakyat)
Berita diolah dari sumber artikel di pikiran-rakyat.com
