Network
INDOTRENDS.ID - Inilah jawaban lugas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas tudingan sejumlah pihak yang menyebut Presiden Jokowi makin agresif gelontorkan Bansos atau Bantuan Sosial jelang Pemilu 2024.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan, Bansos diputuskan tidak sepihak oleh pemerintah melainkan bersama DPR yang merupakan perwakilan partai-partai politik .
Artinya partai politik pun sudah menyetujui penyaluran Bansos yang dimaksudkan untuk membantu dan mendongkrak daya beli masyarakat . "Masyarakat juga akan ikut mengawasi," tegas Menkeu Sri Mulyani.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat yang menuding bansos digunakan untuk kepentingan elektabilitas.
Sri Mulyani, dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, menyatakan bahwa pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui oleh semua partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," ujar Sri Mulyani, menegaskan kelegalan program bansos yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah.
Menurut Menteri Keuangan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan keuangan negara sangat penting.
"Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa," tegas Sri Mulyani seperti dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan pada Sabtu, 3 Februari 2024.
