Network
/photo/2024/02/12/2672594754.jpg)
“Saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” ujarnya.
Narasi-narasi yang disampaikan ketiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut, kata Habiburokhman, berseberangan dengan pendirian rakyat. Ketiga pakar yang dimaksud itu adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” ucapnya.
Habiburokhman pun meminta masyarakat tak terhasut dengan narasi yang dinilainya bohong dalam film dokumenter tersebut.
“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tidak terhasut, serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil),” tuturnya.
Pembuatan Dirty Vote Libatkan 20 Lembaga
Dandhy Dwi Laksono selaku sang sutradara menyampaikan bahwa Dirty Vote merupakan film yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” katanya.
Menurut keterangannya, film yang dikerjakan selama dua minggu itu telah melibatkan 20 lembaga. Beberapa di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
