Apa Saja Tugas PPK Pemilu 2024? Pelajari 15 Contoh Soal Tes CAT PPK Pemilu 2024 Lengkap Kisi-kisi, Link PDF

5 Desember 2022, 09:24 WIB
Ini 15 contoh soal Tes CAT PPK Pemilu 2024 dan Link PDF, mudah untuk dipelajari disertai dengan kunci jawabannya /unsplash.com

 

INDOTRENDS.ID - Sebutkan: apa saja tugas PPK Pemilu 2024? Pelajari 15 contoh soal tes CAT PPK Pemilu 2024 lengkap kisi-kisi dan link PDF .

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI membuka pendaftaran untuk calon petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tanggal 20 November sampai dengan 16 Desember mendatang.

Berminat? Segera daftar dan pelajari kisi-kisi tes supaya berpeluang besar lolos tes untuk PPK dan PPS.

Klik tautan Download Materi PPS-1 dan PPK

Klik tautan Download Materi PPS Dan PPK Pemilu 2024

Pelajari 15 contoh soal Computer Assisted Test (CAT) PPK untuk pemilu 2024

1. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu ....

a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

Jawaban : E

2. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......

a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon
b. Memperoleh suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih
c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon
d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

Jawaban : B

2. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh....

a. DPR
b. DKPP
c. Mendagri
d. Presiden
e. Pengadilan

Jawaban : D

3. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali ...

a. kotak suara dan bilik suara
b. Obeng untuk mencoblos
c. Sampul kertas dan Segel
d. Surat Suara
e. Tinta

Jawaban : B

5. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.

a. 24 (dua puluh empat)
b. 22 (dua puluh dua)
c. 20 (dua puluh)
d. 18 (delapan belas)
e. 12 (dua belas)

Jawaban : C

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang…

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
b. Pengawas Pemilihan Umum
c. Penyelenggara Pemilihan Umum
d. Komisi Pemilihan Umum
e. Petugas Pemungutan Suara

Jawaban: C

7. Kelembagaan penyelengara Pemilu kedudukannya terdapat dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22 E berbunyi...

a. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

b. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayi oleh APBN dan APBD

c. Pemilihan Umum diselenggarakan Luber dan Jurdil

d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP

Jawaban: A

8. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal...

a. Pasal 19
b. Pasal 20
c. Pasal 21
d. Pasal 22
e. Pasal 18

Jawaban: D

9. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu…
a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS
b. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN
c. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP
d. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS
e. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, DKPP

Jawaban: B

10. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkann pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni :

a. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 8 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban: D

11. Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang jumlah anggotanya sebanyak…

a. 3 (tiga) orang
b. 5 (lima) orang
c. 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
d. 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang
e. 7 (tujuh) orang

Jawaban: C

12. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah:

a. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umumb
b. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia
c. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A

13. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diatur dalam :

a. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
d. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
e. Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Etik Penyelenggara Pemilu

Jawaban: D

14. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
e. menetapkan jumlah kursi anggota DPR

Jawaban: B

15. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama…

a. 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
b. 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
c. 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
d. 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas
e. 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Jawaban: A

***

 

Editor: Dian Toro

Tags

Terkini

Terpopuler