Network
INDOTRENDS.ID - Inilah jawaban lugas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD ketika disindir keras dengan pertanyaan: Mengapa pemerintah baru bertindak ketika sebuah kasus viral di media sosial?
Mahfud MD sekaligus membantah bahwa seolah pemerintah fokus turun tangan pada masalah-masalah yang diviralkan di media sosial.
Bantahan Mahfud sekaligus menjawab mengapa pemerintah baru turun tangan bertindak saat ada kasus tertentu yang ramai disorot masyarakat.
Dalam sejumlah kasus, pemerintah dan kepolisian terlihat baru menindaklanjuti suatu kasus yang memang viral dan banyak disuarakan masyarakat.
“Jika ada kasus yang serius dan menjadi perhatian nasional, maka pemerintah pasti turun tangan menyelesaikan itu,” ujar Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 27 April 2023.
Mahfud menjelaskan, setiap harinya ada ribuan kasus yang diurus di Indonesia. Sehingga, beban kerja kepolisian cukup berat dalam menuntaskan tiap laporan dari masyarakat yang menyebabkan adanya sejumlah kasus yang tidak tersentuh.
"Saya tidak bisa tahu semua (kasus), karena saya hanya menteri koordinator. Yang viral itu berarti (kasus) yang serius, makanya saya turun tangan," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Mahfud membantah penegakan hukum di Indonesia baru bekerja karena harus menunggu terlebih dahulu suatu kasus viral di media sosial. Menurutnya, masih banyak kasus-kasus yang juga diselesaikan tanpa harus menunggu viral.
"Jangan bertanya kok nunggu viral, karena tidak. Yang sehari-hari tidak viral berarti sudah diselesaikan, yang viral baru masuk ke saya," kata dia.
Dalam beberapa kesempatan, Mahfud MD memang biasa berkomentar soal kasus-kasus viral di media sosial, khususnya akun Twitter miliknya. Usai diunggah, sejumlah kasus yang dia komentari kemudian menjadi perhatian masyarakat.
Sejumlah kasus viral yang dikomentari Mahfud misalnya, penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Yang terbaru Mahfud juga mengomentari soal penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Polda Sumatera Utara, AKBP Achiruddin Hasibuan, yaitu Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa.
Selain itu, Mahfud juga bersuara soal dugaan transaksi janggal di Kementerian Keuangan hingga kini berujung bakal dibentuknya Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebelumnya, dugaan transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu itu membuat heboh, apalagi saat Mahfud MD diundang ke kantor DPR RI untuk menghadiri rapat dengan pendapat dengan Komisi III DPR.
***
