Network
Dalam hal ini, ada dugaan bahwa istri dan anak maling uang rakyat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif karena menggunakan uang hasil korupsi. Sebab, istri dan anak maling uang rakyat tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil korupsi dari suami/ayahnya sebagai pelaku aktif.
Terhadap pelaku TPPU pasif dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:
"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar".
Akan tetapi, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana pencucian uang, perbuatan seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan UU 8 Nomor 2010.
Kesimpulannya, TPPU adalah proses seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau pemakaian ilegal dari pendapatan, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya tampak sah, salah satunya diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Jika keluarga koruptor mempergunakan hasil korupsi dalam kehidupannya sehari-hari, tanpa mengetahui bahwa harta tersebut hasil dari korupsi, maka dapat dikategorikan sebagai pelaku TPPU pasif dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. *** (Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat)
