Harga PCR Test 300 Ribu, Kalau Tidak Ada Unsur Bisnis Pejabat Seharusnya Harga PCR Test Bisa Lebih Murah Lagi

INDOTRENDS.ID -Wacana mewajibkan prasyarat test PCR untuk semua moda transportasi baik udara, laut dan darat yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan LBP nampaknya memicu memanasnya situasi di Senayan.

Apalagi harga test PCR yang diberlakukan oleh Presiden Jokowi di Indonesia saat ini dinilai sebagai yang masih sangat mahal.

Di luar gedung DPR, tak kurang Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan juga berteriak, di India PCR test bisa 96 ribu, kenapa di Indonesia bisa tiga kali lipat lebih mahal.

Seperti yang Indotrends kutip dari Pikiran Rakyat bertajuk Harga PCR Turun, Netty Aher Anggap Masih Mahal: Membebani Rakyat anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menganggap harga PCR Rp300 ribu masih mahal.

Baca Juga: TEKA-TEKI Swab PCR Positif hingga 4 Bulan Meski Sudah Sembuh Covid Terkuak, dr Adaninggar: Kelemahan Alat Swab

“Harga Rp300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga dibawah Rp100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata Netty, Kamis 28 Oktober 2021.

Apalagi, kata Netty, ada wacana PCR akan diwajibkan untuk seluruh moda transportasi.

“Kalau kebijakan ini diterapkan, maka tes Covid-19 lainnya, seperti, swab antigen tidak berlaku. Artinya semua penumpang transportasi non-udara yang notabene-nya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” ucap Netty.

Seorang pelajar menjalani vaksinasi di Polda Kalteng, Selasa, 26 Oktober 2021

Netty juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method.

“PCR adalah metode screening. Seharusnya dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina. Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut," kata Netty .

Menurut dia, dalam kondisi tersebut ada peluang yang bersangkutan terpapar virus.

"Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19,"katanya.

Netty mengingatkan pemerintah tentang keterbatasan kemampuan lab dalam melakukan uji PCR dan kemungkinan pemalsuan surat PCR.

"Jika pemerintah mewajibkan PCR, seharusnya perhatikan ketersediaan dan kesiapan lab di lapangan. Jangan sampai masyarakat lagi yang dirugikan. Misalnya, hasilnya tidak bisa keluar 1X24 jam. Belum lagi soal adanya pemalsuan surat PCR yang diperjualbelikan atau diakali karena situasi terdesak," ujar Netty.

Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah agar menjelaskan harga dasar PCR secara transparan.

Baca Juga: HARI GINI BELUM VAKSIN? Cepet Buruan Sekarang Daftar Vaksinasi Covid-19 Makin Mudah Sambil Rebahan Juga Bisa

“Kejadian ini membuat masyarakat bertanya-tanya, berapa sebenarnya harga dasar PCR? Pada awalnya test PCR sempat di atas Rp1 juta, lalu turun hingga Rp300 ribu. Apalagi pemerintah tidak menjelaskan mekanisme penurunannya; apakah ada subsidi dari pemerintah atau bagaimana?” katanya.

Netty berharap, pandemi Covid-19 ini tidak menjadi ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan bisnis. Pemerintah harus punya sikap yang tegas bahwa seluruh kebijakan penanganan murni demi keselamatan rakyat.

Terakhir, Netty mempertanyakan relevansi program vaksinasi dengan pengambilan kebijakan mewajibkan PCR.

"Pemerintah menggencarkan vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunitas. Seharusnya tingginya angka vaksinasi jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Jika di suatu daerah angka vaksinasi tinggi, kekebalan komunitas mulai terbentuk, tentu kebijakannya bukan lagi mewajibkan PCR yang berbiaya tinggi," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan harga tes PCR lebih murah dari Rp 300.000. Dengan murahnya harga tes PCR maka pendeteksian penyebaran Covid-19 dapat segera ditangani. Hal itu mengingat kasus Covid-19 belum usai, bahkan ada ancaman gelombang selanjutnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti soroti wacana wajib PCR di semua moda transportasi.