Network
INDOTRENDS.ID - Inilah 7 bantuan sosial atau bansos PPKM Darurat yang dipercepat pencairannya hingga akhir Juli 2021 ini.
Simak bagaimana cara mendapatkannya, termasuk internet untuk siswa dan subsidi abonemen listrik bulanan.
Dilema dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 yang kian hari angka kenaikannya makin tinggi.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diterapkan guna menekan laju penyebaran Covid-19 turut berdampak pada ekonomi, terutama masyarakat kecil.
Sejak PPKM Darurat diterapkan 3 Juli 2021, masalah ekonomi masyarakat menjadi isu yang terus diperbincangkan.
Agar bisa menopang kehidupan masyarakat di tengah PPKM Darurat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (bansos) tambahan.
Anggaran sebesar Rp39,19 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat.
Berikut ini adalah daftar 7 bansos yang akan kembali digelar selama PPKM Darurat, sebagaimana dikutip IndoTrends.ID dari Pikiran Rakyat dalam artikel Tujuh Bansos Bakal Diberikan ke Masyarakat Selama PPKM Darurat, Simak Daftarnya, yang melansir dari Maritim.go.id. yakni:
- Pemberian beras bulog sebanyak 10 kg untuk 18.9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM sebesar Rp300 ribu per bulan per keluarga
- Pemberian bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama 12 bulan untuk 18.8 juta pemegang kartu Sembako
- Kartu Prakerja senilai Rp10 triliun
- Subsidi listrik Rumah Tangga untuk 450V dan 900V diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021
- Perpanjangan subsidi kuota internet bagi siswa, mahasiswa, guru/dosen selama 6 bulan
- Subsidi abonemen listrik diperpanjang sampai Desember 2021.
Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan mandat agar penyaluran bansos ini bisa segera dilakukan.
“Bapak Presiden sudah memberikan penekanan kepada kami para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial diatas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat yang berhak. Ini adalah perintah prioritas dari Bapak Presiden,“ kata Luhut Pandjaitan.
Tak hanya bansos yang akan kembali digulirkan, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,21 triliun pada sektor kesehatan.
Ditambahnya anggaran pada sektor kesehatan ini untuk sejumlah hal, yaitu:
- Biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit
- Penambahan insentif tenaga kesehatan dan tenaga vaksinasi
- Pembangunan rumah sakit lapangan
- Pembelian oksigen
- Pembagian 2 juta paket obat gratis untuk yang isolasi mandiri bagi Orang Tanpa Gejala dan gejala ringan.
Lebih lanjut, dia mengatakan bukan hal mudah untuk menerapkan PPKM serta menyeimbangkan kondisi ekonomi.
Namun, mau tidak mau PPKM tetap dilakukan lantaran penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
“Bukan kebijakan yang mudah untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian delta. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini,“ tuturnya.
Luhut Pandjaitan menyebut PPKM Darurat, perlu diambil guna menekan laju penularan Virus Corona hingga tuntas, terutama menghadapi varian delta.
“Pandemi ini tidak akan berakhir jika hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter, dan perawat. Ini hanya solusi sementara,” ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah, tambah Luhut Pandjaitan, terus bekerja keras dan mencari solusi permanen yakni menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi agar tercipta herd immunity (kekebalan kelompok).
“Saya memohon kerja sama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Selama periode PPKM ini, jumlah vaksinasi juga meningkat cukup signifikan, dan akan kita targetkan 1.5 juta suntikan pada bulan depan,“ katanya.
Sedangkan soal perpanjangan masa PPKM, Menko Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi. Ia akan melaporkan kepada Presiden dan dalam dua sampai tiga hari mendatang akan diumumkan secara resmi.*** (Abdul Muhaemin/Pikiran Rakyat)
