Network
Meski terkesan dipenuhi banyak aturan, Sartono berharap, penerapan aplikasi tersebut dibarengi dengan keakuratan data. Sebab, selain pendataan melalui KTP, Pertamina sendiri akan pula melakukan pendataan melalui aplikasi MyPertamina.
"Ini harus diantisipasi untuk masyarakat membutuhkan. Sebab, bisa diakses melalui hp Android, tidak semua masyarakat di pelosok memilikinya. Karena, sumber utama tidak tepatnya sasaran subsidi itu adalah data," kata Sartono.
Sartono berharap implementasi kebijakan dipikirkan secara hati-hati. Jangan ada pemakaian aplikasi atau sistem baru yang membuat rumit. Sosialisasi harus menyeluruh agar semua lapisan masyarakat betul-betul merasa terbantu.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menilai, wajar jika pendaatan itu diperlukan. Ia menilai, kebijakan itu dihadirkan karena Pertamina ingin kebijakan pemberian subsidi kepada masyarakat itu mampu tepat sasaran.
Walau begitu, ia mengaku, penggunakan data kependudukan saat ini belum maksimal. Karena itu, Karding mengingatkan agar semua bentuk subsidi apapun yang dihadirkan pemerintah bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
"Pertamina mengharuskan menggunakan KTP itu baik agar orang menggunakan subsidi gas itu orang-orang yang membutuhkan," kata Karding.
Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, KTP pembeli LPG tiga kilogram diperlukan untuk menyinkronkan dengan data P3KE. Nantinya, data P3KE akan diinput ke dalam situs Subsidi Tepat milik Pertamina.
"Masyarakat tidak perlu men-download aplikasi ataupun QR Code. Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya," ujar Irto.
